HASIL RAPAT PIMPINAN CABANG IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN MAJALENGKA

Keberadaan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama (NU) tidak dapat dipisahkan dari granddesign Nahdlatul Ulama, karena itu IPNU dituntut untuk senantiasa mengembangkan peran dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan dan program Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat santri, pelajar dan mahasiswa, sembari terus mengikhtiarkan teguhnya orientasi gerakan IPNU sebagaimana mandat dan misi awal berdirinya.
Dalam latar ruang sosial seperti itulah IPNU menggelar Rapat Pimpinan Cabang IPNU Kab.Majalengka Dengan melihat tantangan internal dan eksternal baik di tingkatan Lokal dan Daerah, Rapimcab ini menjadi strategis.  Sebagai organisasi kader NU, IPNU harus biasa menjadi tumpuan masa depan gerakan sosial keagamaan NU.  Dalam rapimcab ini diharapkan IPNU mampumelakukan kritik otokritik, evaluasi kritis, melakukan pemetaan dan kecenderungan ke depan, serta menyusun agenda kerja yang programatik.  Modal sosial, kultural, dan historis, yang memiliki peran transformasional dalam setiap tahapan sejarah, akan menjadi pijakan dan kekuatan moral dalam merancang IPNU sebagai organisasi kader yang mampu mencetak pemimpin nasional masa depan. Rapimcab ini diharapkan akan mampu melakukan evaluasi sejarah (i'tibar tarikhy) perjalanan IPNU selama ini,merumuskan tantangan sosial Daerah dan Lokal, menemukan makna IPNU sebagai organisasi kader, dan restrukturisasi kelembagaan yang memungkinkan IPNU dapat diandalkan mencetak kader calon pemimpin nasional yang memiliki kekuatan akidah yang kuat, memiliki bekal ilmu dan pengetahuan serta dibekali kapasitas organisatoris yang memadai.
Berangkat dari latar belakang tersebut dankesadaran akan tanggungjawab moral dan sosial IPNU dalam pembentukan pola pikir (mine side) kehidupan, pengembangan pendidikan dan upaya mencerdaskanbangsa, Rapat Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten Majalengka menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Mendesak pada Dinas Pendidikan Dan Kementrian Agama Kab.Majalengka Untuk Mengevaluasi Keberadaan dan Aktifitas Rokhis/LDS (Lembaga Dakwah Sekolah).
Dalam rangka antisipasi terhadap gerakan radikalisasi pelajar yang saat ini marak dan diindikasikan karena pengaruh adanya ROHIS/LDS. Maka PC IPNU Majalengka mendesak c/q Dinas Pendidikan Kab.Majalengka dan Kementrian Agama Kab.Majalengka untuk meninjau kembali existensi Rohis/LDS, karena hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran nilai-nilai moderasi dalam konteks Islam dan Ke-Indonesiaan.
2.Sebagai upaya membuka kran demokratisasi di Sekolah. IPNU mendesak kepada Dinas Pendidikan dan Kementrian Pemuda dan Olah Raga Kab. Majalengka agar meninjau ulang keberadaan SK Menteri Pendidikan Kebudayaan RI Nomor 0209/4/1984, meninjau Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 9 Juni 1980, meninjau UU No. 8 Tahun 1985, tentang Ormas dan SKB 3 Menteri (Mendikbud-Menag-Menpora),tentang monopoli tunggal organisasi pelajar di Sekolah (OSIS), karena hal tersebut secara tidak langsung menghambat gerak organisasi keagamaan yang berbasis pelajar dengan berlandaskan Islam Kebangsaan/Moderat
3.Sebagai upaya untuk berjalannya proses kaderisasi yang ada di tingkat kabupaten majalengka dengan tertib dan lancer mendesak kepada Pimpinan Wilayah untuk menyingkapi permasalahan perubahan nama Kaderisasi Formal pertama yang semula Masa Kesetiaan Anggota ( MAKESTA ) berubah Pendidikan Kesetiaan Anggota (PESTA ) yang sesuai dengan Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Di Pontianak oleh Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama.
4.sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan berjalanya proses kaderisasi IPNU Majalengka maka diperlukannya masukan-masukan untuk keberlanjutan perjalanan IPNU Majalengka kedepan dan memerlukan Pola Kaderisasi di Tubuh IPNU khususnya di Provinsi Jawa Barat .maka mendesak Pada Pimpinan Wilayah untuk membuat Peraturan tentang Pola Kaderisasi IPNU sesuai dengan kondisi di Provinsi Jawa Barat.